Badan Pengelola Keuangan Pendapatan & Aset Daerah • Kabupaten Pakpak Bharat
BPKAD Kab. Pakpak Bharat
Hubungi KamiTentang Kami
Artikel

Mengapa Ada Wacana PBB-P2 Akan Dihapus?

Diposting: Rabu, 11 Februari 2015

Penulis: Aniek Juliarini*)

PBB merupakan jenis pajak yang sudah lama dikenal seluruh lapisan masyarakat. PBB dipungut sejak tahun 1985 berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan. Pada mulanya PBB merupakan pajak pusat. Seiring dengan reformasi pada Direktorat Jenderal Pajak dan dalam rangka mendorong daerah agar lebih dapat meningkatkan kemandirian keuangan daerah yang ditandai dengan meningkatnya PAD (Penerimaan Asli Daerah), maka PBB untuk Sektor Pedesaan dan Perkotaan (PBB P2) dan BPHTB diserahkan pemungutannya kepada pemerintah daerah kabupaten/kota. PBB P2 merupakan jenis pajak yang cukup kompleks dalam penanganannya mengingat jumlah objek pajak yang sangat banyak dan subjek pajak yang sangat beragam.

Di sisi lain, PBB telah menjadi bagian dari kehidupan bernegara masyarakat luas. Pada PBB P2, semua warga negara dapat menjadi Subjek Pajak sepanjang mereka memilik/menguasai/memanfaatkan/mengambil manfaat atas bumi dan/atau bangunan. Dengan demikian, PBB telah menjadi perwujudan asas gotong royong dalam pemerintahan. Jadi sebenarnya pemungutan PBB P2 tidak hanya karena fungsi budgeter saja (memasukkan uang ke kas negara/daerah), tetapi juga fungsi demokrasi. Perlu diketahui bahwa PBB dibedakan menjadi dua bagian, yakni PBB Pedesaan dan Perkotaan (PBB P2) dan PBB Perkebunan, Perhutanan, dan Pertambangan (PBB P3).

Berdasarkan UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pemungutan PBB P2 dan BPHTB diserahkan kepada kabupaten/kota, sedangkan PBB P3 masih dikelola oleh Pemerintah Pusat. Penyerahan PBB P2 dan BPHTB kepada Pemerintah Daerah ditujukan untuk memperkuat keuangan daerah. Hal ini menjadi sebuah konsekuensi logis pemerintah pusat untuk mendorong daerah agar lebih mandiri mengingat bahwa maraknya pemekaran wilayah dan otonomi daerah tidak diikuti dengan kemandirin keuangan daerah.

Berdasarkan UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, sumber pendapatan daerah adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diperoleh dari pajak dan retribusi daerah, dana perimbangan (transfer dari pemerintah pusat), dan pendapatan lainnya yang sah. Data Direktorat Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah Kementerian Keuangan Tahun 2011 menunjukkan bahwa sumber pendapatan pemerintah daerah didominasi oleh dana perimbangan (dana yang berasal dari Pemerintah Pusat) yaitu sekitar 80--90%.

Kenyataan inilah yang menjadi salah satu dasar diterbitkannya UU Nomor 28 Tahun 2009 yang salah satunya melimpahkan kewenangan pemungutan PBB dan BPHTB kepada daerah dengan harapan agar pengelolaannya dapat lebih optimal dan daerah dapat meningkatkan PAD-nya.

Berdasarkan undang-undang tersebut, terdapat sebelas jenis pajak yang dapat dipungut oleh kabupaten/kota yaitu: Pajak hotel, pajak reklame, pajak hiburan, pajak restoran, pajak penerangan jalan, pajak air tanah, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak sarang burung walet, PBB P2, BPHTB, dan pajak rokok.

Data BPS menunjukkan bahwa dalam kurun waktu 2006—2010 (sebelum daerah menerapkan UU 28/2009) penerimaan Pajak Daerah rata-rata mencapai 33,15% dari PAD dan kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah rata-rata 7,04%. Dalam kurun waktu 2011—2013 (setelah daerah mulai menerapkan UU 28/2009), penerimaan pajak daerah rata-rata naik mencapai 47,92% terhadap PAD , dan kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah naik menjadi 9,44%. Harapannya ke depan porsi PAD bisa jauh lebih meningkat lagi.

Secara nasional, peranan pajak daerah terhadap PAD merupakan sumber pendapatan terbesar, kemudian diikuti dengan pendapatan dari retribusi daerah, Lain-lain Pendapatan yang Sah, dan Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Pengelolaan. Dalam usia UU 28/2009 yang masih muda, penerimaan pajak daerah terhadap PAD setelah berlakunya UU PDRD terlihat meningkat cukup baik, yakni dari rata-rata 33,15% menjadi 47,99%.

Hal ini merupakan sinyal positif atas pemberlakuan UU PDRD tersebut. Bagi sebagian besar daerah, PBB merupakan sumber penerimaan pajak yang masuk dalam 3 besar penyumbang pajak tertinggi, dan BPHTB masuk dalam ranking 5 besar dari 11 jenis pajak daerah yang dipungut oleh kabupaten/kota. Bahwa tanah merupakan karunia Tuhan, adalah benar. Namun perlu diingat bahwa fungsi negara adalah mengelola wilayah dan segala rahmat Allah atasnya untuk mewujudkan tujuan bernegara. UUD 1945 mengamanatkan bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Dasar pengenaan PBB adalah NJOP (Nilai Jual Objek Pajak) didasarkan pada logika bahwa orang yang memiliki/menguasai/memanfaatkan tanah yang lebih baik (lebih mahal) menggambarkan bahwa yang bersangkutan memiliki kedudukan sosial dan ekonomi yang lebih baik, sehingga harus dipungut pajak yang lebih tinggi. Ini mencerminkan asas keadilan dalam pemungutan pajak. Adam Smith memperkenalkan ‘The Four Maxims” dalam pemungutan pajak, yakni Equality (keadilan), Certainty (kepastian), Economic in collection (ekonomis dalam pemungutannya), dan Convenient of payment (pemungutan pada saat yang nyaman) . Jadi penggunaan NJOP sebagai dasar pemungutan pajak diharapkan dapat mencerminkan asas equality(keadilan).

Di sisi lain, terdapat kenyataan bahwa bagi sebagian masyarakat merasa bangga dan senang telah ikut membayar pajak walaupun mungkin nominalnya tidak banyak. Jika dilihat dari nilai rupiahnya, kadang-kadang jumlah PBB terutang yang harus dibayar seorang Wajib Pajak dalam satu tahun tidak lebih dari harga setandan pisang yang dipanennya, atau tidak lebih dari harga rokok yang dikonsumsinya selama seminggu. Meskipun untuk sebagian objek pajak jumlah PBB yang dipungut tidak terlalu dignifikan, namun PBB tetap dipungut karena hal ini mencerminkan fungsi demokrasi dalam pajak yakni setiap warga negara turut serta dalam pembiayaan negara (gotong royong).

Dalam perkembangannya, fungsi pajak tidak hanya memiliki fungsi budgeter (penerimaan kas negara) dan fungsi regulerend (mengatur), tetapi juga memiliki fungsi demokrasi, dan fungsi distribusi (pemerataan). Sebagai akibat perkembangan ekonomi dan jumlah tanah yang tidak bertambah maka harga tanah akan semakin mahal. Sesuai hukum ekonomi, dengan supply yang tetap dan demand yang meningkat maka harga akan meningkat. Jadi ada NJOP atau tidak, harga tanah akan terus meningkat , dan bukan sebaliknya, harga meningkat karena NJOP meningkat. Karena pada dasarnya NJOP ditetapkan atas transaksi yang ada di masyarakat (harga pasar wajar).

Karena NJOP meningkat maka akibatnya PBB juga akan meningkat, sehingga mungkin akan menyulitkan beberapa Wajib Pajak. Mengacu pada Pasal 95 Ayat 4 UU Nomor 28/2009, Peraturan Daerah tentang Pajak dapat juga mengatur ketentuan mengenaipemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan dalam hal-hal tertentu atas pokok pajak dan/atau sanksinya. Berdasarkan hal itulah maka ntuk membantu Wajib Pajak yang kesulitan membayar PBB akibat kenaikan harga tanah yang tidak diikuti dengan kemampuan ekonomis atau bagi pensiunan, atau sebab-sebab tertentu lainnya, Pemerintah Daerah dapat memberikan pengurangan.

Seperti yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat ketika PBB P2 masih dikelola pusat, pengurangan PBB dapat diberikan sampai dengan 75%, bahkan pengurangan akibat bencana alam dapat diberikan sampai dengan 100% seperti yang pernah dilakukan untuk Aceh dan Yogyakarta pasca bencana tsunami dan gempa bumi . Pengurangan PBB dapat juga diberikan sebagi insentif bagi objek tertentu, misalnya objek-objek cagar budaya (herritage) seperti yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta. Berbeda dengan PBB dipungut yang dipungut setiap tahun sekali, BPHTB dipungut hanya sekali yakni pada saat terjadinya perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.

Pemungutan BPHTB juga dilandasi atas pemikiran bahwa jika sesorang memperoleh hak atas tanah dan/atau bangunan maka yang bersangkutan memiliki kondisi dan kedudukan sosial yang lebih baik sehingga wajar jika kemudian yang bersangkutan dikenakan pajak. Hasil pemungutan pajak inilah yang akan dipergunakan oleh pemerintah dan akan dikembalikan kepada rakyat dalam bentuk lain seperti pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, subsidi, dan sebagainya. Menurut UU PBB dan UU PDRD, Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.

Selain sebagai dasar pemungutan PBB, NJOP juga terkait langsung dengan BPHTB dan PPh atas Pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan. Kedua jenis pajak tersebut menggunakan sistem self assesment, yakni masyarakat diberi kepercayaan penuh untuk mendaftar, menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri kewajiban perpajakannya. Dalam sistem self assesment maka aparat pajak harus melakukan pengawasan supaya tidak terjadi penghindaran pajak. Dalam rangka pengawasan itulah, alat kontrol yang digunakan adalah NJOP PBB karena hanya PBB-lah yang memiliki data secara menyeluruh atas hampir semua tanah dan bangunan di Indonesia sekaligus nilainya. Sehingga jika NJOP dihapus, maka kedua jenis pajak tersebut akan kehilangan kaitnya.

Namun perlu diakui bahwa penetapan NJOP seringkali belum sesuai dengan harga pasar. Banyak NJOP yang masih jauh lebih rendah dari harga pasar, ada yang sudah hampir sama dengan harga pasar, namun mungkin ada yang di atas harga pasar. Hal ini menjadi catatan bagi Pemerintah Daerah ketika menetapkan NJOP. NJOP untuk sawah pasti berbeda dengan NJOP untuk pemukiman, perumahan, apalagi pertokoan. Jika NJOP telah ditetapkan sesuai kaidah ilmu penilaian, maka akan tercipta keadilan dalam penetapan NJOP.

Data menunjukkan bahwa pajak daerah memegang peranan penting dalam menyumbang pendapatan asli daerah. Di dalam kompunen pajak daerah kabupaten/kota, terdapat unsur PBB P2 dan BPHTB yang baru mulai dipungut oleh daerah mulai tahun 2011. Dari data BPS juga tampak bahwa mulai tahun 2011, peranan penerimaan pajak daerah terhadap PAD dan peranan PAD terhadap Penerimaan Daerah meningkat cukup baik.

Dengan usianya yang masih muda, maka tampaknya UU Nomor 28/2009 dapat diharapkan untuk mendorong kemandirian keuangan daerah. Di sisi lain, pemerintah daerah harus memperhatikan hambatan-hambatan dan kekurangan yang ada dalam pemungutan PBB P2 dan BPHTB. Kenaikan harga tanah yang mengakibatkan kenaikan NJOP yang cukup tinggi dan mungkin berdampak pada kesulitan bayar pada Wajib Pajak harus diberikan wadah seperti pengurangan pajak terutang atau bahkan pembebasan.

Begitu pula NJOP yang masih jauh ketinggalan dari harga pasar, harus disesuaikan. Proses pendaerahan PBB dan BPHTB telah diupayakan oleh banyak pihak agar berjalan dengan baik. Kementerian Keuangan baik melalui Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Perimbangan Keuangan, maupun Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, dan Kementerian Dalam Negeri beserta Pemerintah Daerah telah mempersiapkan sumberdaya manusia, teknologi, peraturan-peraturan, kelembagaan, dan sebagainya, telah melakukan proses itu dengan baik.

Banyak waktu, tenaga, dan biaya yang telah dikeluarkan untuk pendaerahan PBB P2 dan BPHTB. Proses pendaerahan baru berjalan antara satu sampai dengan empat tahun (2011—2014). Ibarat orang melakukan usaha, perusahaan belum mencapai Break Event Point (BEP). Oleh karena itu, akan lebih bijaksana jika hasil yang baru sedikit dipetik oleh daerah namun ada prospek yang baik bagi masa depan kemandiriannya, tidak buru-buru untuk direnggut.

Dengan perbaikan-perbaikan yang dipandang perlu, maka pemungutan PBB dan BPHTB akan dapat dilaksanakan dengan lebih adil dan lebih baik, serta memberi manfaat untuk semua kompunen Bangsa.

*)Pegawai Direktorat Jenderal Pajak: 1994—2011 *) Widyaisawara Balai Diklat Keuangan Yogyakarta: 2011

Sumber: http://www.bppk.depkeu.go.id/publikasi/artikel/167-artikel-pajak/20538-pbb-dan-bphtb-dihapus