Badan Pengelola Keuangan Pendapatan & Aset Daerah • Kabupaten Pakpak Bharat
BPKAD Kab. Pakpak Bharat
Hubungi KamiTentang Kami
Artikel

Reformasi Birokrasi Dalam Catatan Igo

Diposting: Selasa, 26 Mei 2015

Menjelang peringatan Hari Otonomi Daerah tanggal 25 April lalu, penulis me­miliki kesempatan berbincang dengan Remigo Yolando Berutu, Bupati Pakpak Bha­rat. Topik perbincangan mengu­liti sepu­tar implementasi reformasi birokrasi di lingkungan pemerintahan daerah.

Igo, begitu panggilan akrabnya memang lebih banyak membahas kasus implementasi reformasi birokrasi di Pemkab Pakpak Bha­rat. Namun sebagai birokrat  yang banyak melakukan “intellectual exercises” lewat berbagai forum seminar maupun workshop, beberapa pemikiran Igo sebenarnya mere­fleksikan problematika, kalau bukan para­doks,  sejumlah isu penting dalam per­jalanan reformasi birokrasi di negara kita.

Ramping Struktur Kaya Fungsi, Penuh Paradoks

Ramping struktur, kaya fungsi, merupa­kan salah satu kisi-kisi bagi setiap pemimpin derah otonom dalam melakukan reformasi birokrasi, khususnya menyangkut perubahan tata organisasi pemerintahan daerah di setiap daerah otonom. Tak terkecuali di Kabupaten Pakpak Bharat.

Dalam implementasinya, ramping struk­tur kaya fungsi ini tak lagi sekadar menjadi jargon, tapi juga telah menjadi semacam “jimat” para birokrat di pusat dalam me­mantau sekaligus menilai pelaksanaan refor­masi birokrasi suatu daerah otonom. Padahal dalam penilaian Igo, jargon tersebut bukan tanpa catatan.

Esensi ramping struktur kaya fungsi, mengacu pada pemadatan organisasi agar organisasi pemerintahan daerah tidak menjadi tambun. Organisasi harus ramping, namun tetap wajib kaya fungsi. Dalam arti tidak boleh mengabai­kan sebanyak 26 urusan pemerintahan wajib dan 8 urusan pemerintahan pilihan sesuai PP 38 Tahun 2007.

Urusan pemerintahan wajib diseleng­gara­kan oleh pemerin­tahan daerah terkait pela­yanan dasar (basic services) bagi masyara­kat. Contohnya layanan pendidikan dasar, kesehatan, lingkungan hidup, perhubungan, kependudukan dan sebagai­nya.

Sedangkan urusan pemerintahan yang bersifat pilihan, diprioritaskan oleh pemerin­tahan daerah terkait upaya pengembangan potensi unggulan (core competence) yang menjadi kekhasan daerah.

Urusan pemerintahan di luar urusan wajib dan urusan pilihan yang diselenggarakan oleh pemerintahan daerah, sepanjang menjadi kewenangan daerah yang bersang­kutan tetap harus diselenggarakan oleh pemerintahan daerah yang bersangkutan.

Ilustrasi ramping struktur kaya fungsi, kurang lebih begini. Sebuah daerah otonom yang wilayahnya 90 persen berupa hutan, tentu tak butuh untuk pembentukkan dinas atau organisasi yang khusus mengurus masalah perikanan sekalipun sehari-hari penduduknya butuh konsumsi ikan laut. Intinya, pembangunan SKPD di bidang perikanan mubazir atau memboros-boroskan anggaran sekalipun misalnya urusan wajib perikanan diatur dalam PP 38.

“Dipaksa” Bangun Kantor Baru

Namun soal urusan wajib dan pilihan ini,  Igo punya beberapa catatan kritis. Sesuai PP No 38 tahun 2007, penyelenggaraan pelaya­nan perpustakaan termasuk kategori urusan wajib bagi pemda. Igo sendiri sadar arti penting keberadaan perpustakaan sebagai salah satu jantung pengetahuan yang bisa diakses publik.

Namun dalam pandangannya, fungsi penyelenggaraan perpustakaan untuk daerah sekecil Pakpak Bharat, minimal sampai tahun 2014, tak perlu dengan membangun kantor khusus atau bangunan baru. Cukup diselenggarakan oleh seorang kepala bagian dari sebuah instansi atau SKPD. Inilah bentuk terjemahan dari prinsip ramping struktur kaya fungsi dalam pemahaman Igo.

Awalnya, ia berpikir tak perlu untuk membangun kantor baru, yang khusus mengurus pelayanan perpustakaan di daerah­nya. Dalam hitungannya, membangun kantor baru, pasti butuh seorang kepala kantor. Dan seorang kepala kantor pasti butuh fasilitas seperti mobil, ajudan dan fasilitas lainnya.

Gedung perpustakaan baru juga tentu butuh pegawai baru, butuh ATK, dan butuh berbagai sarana lain layaknya sebuah kantor. Ujung-ujungnya, tata organisasi jadi tambah gemuk. Pengeluaran anggaran juga semakin membengkak.

Karena itu, sekalipun urusan perpustakan merupakan urusan wajib, namun Igo merasa cukup penyelenggaraannya  diurus seorang kepala bagian.

Namun masalah muncul saat Kepala bagian mencari bantuan dana untuk pengem­bangan perpustakaan. Pihak Dinas Perpusta­kaan dan Arsip Daerah Provinsi Sumatera Utara, tak bisa menggelontorkan dana pe­ngembangan atau pembinaan karena tidak memiliki mitra setara di Pakpak Bharat. Mitra setara tak lain adalah Kantor Perpusta­kaan Daerah. Setali tiga uang saat permoho­nan bantuan dilayangkan ke Kantor Perpus­ta­kaan RI dan Arsip Nasional di Jakarta.

Ibarat judul film “Maju Kena Mundur Kena”, sadar bahwa layanan perustakaan di daerahnya penting sebagai sarana menye­diakan “suplemen rohani” maka Igo pun “dipaksa” untuk  membangun Kantor Per­pustakaan sekalipun ia harus menelikung prinsip ramping struktur, kaya fungsi tersebut.

Catatan kritis Igo yang lain menyangkut fungsi dan kewenangan sebuah instansi yang terkesan “dimandulkan”. Ia memberi ilustra­si tentang keberadaan Dinas kehutanan Pakpak Bharat. Tak dipungkiri,  kurang lebih  87 persen wilayah Pakpak Bharat berupa hutan. Itu artinya kurang dari 20 persen lahan di Pakpak Bharat yang digunakan perumahan, perkantoran perkebunan dan pertanian.

Padahal sebagai seorang pemimpin, Igo punya proyeksi jangka panjang untuk pem­bangunan dan pengembangan Pakpak Bharat.

Itu artinya ke depan dibutuhkan penga­daan lahan untuk menjawab proyeksi pembangunan jangka panjang.

Namun darimana semua lahan itu mesti diadakan?

Tentu tak lain dari luas hutan yang 87 persen itu. Masalahnya kewenangan perali­han fungsi hutan bukan merupakan kewe­nangan Dinas Kehutanan Pakpak Bharat. Kewenangan itu mutlak ada pada Depar­temen Kehutanan RI.

Maka yang terjadi adalah ironi seperti ini. Atas nama regulasi, atau atas nama  peles­tarian lingkungan, Pemkab Pakpak Bharat wajib membangun kantor dinas kehutanan karena wilayahnya 87 persen berupa hutan.

Masalahnya setelah urusan pilihan dijadikan urusan wajib, fungsi utama Dinas Kehutanan Pakpak Bharat ha­nya  melulu disuruh untuk menjaga ke­lestarian dan keselamatan hutan dari para “begal kayu hutan”.

Fungsi menjaga hutan seperti ini, dalam pandangan Igo sejatinya cu­kup dilakukan polisi hutan, bukan oleh sebuah instansi seperti Dinas Kehutanan.

Membangun Jalan Itu Urusan Pusat

Pelimpahan wewenang untuk pem­bangunan dan perawatan jalan, yang kewenangannya dilimpahkan ke pemerintahan pusat, provinsi dan kabupaten/kota juga dikritisi Igo sebagai policy yang kurang fair.

Pelimpahan kewenangan seperti itu kurang memperhi­tungkan karak­teristik wilayah setiap daerah otonom yang ada. Termasuk kemampuan ke­uangan daerah otonom bersang­kutan. Ia memberi contoh wilayah Pakpak Bharat yang topografinya berbukit-bukit.

Membangun dan merawat jalan de­ngan topografi seperti itu tentu akan menyedot anggaran jauh lebih besar daripada daerah otonom lain yang karakteristik wilayahnya lan­dai. Belum lagi bicara soal besaran APBD, yang untuk daerah otonom seperti Pakpak Bharat  hanya berki­sar Rp 400 miliar per tahun.

Alhasil pelimpahan wewenang itu telah menguras  sebagian besar ang­ga­ran yang ada. Padahal mengacu pe­ngalaman dari negara-negara maju seperti AS, urusan pembangunan ja­lan merupakan wewenang pemerin­tahan  federal. Pembangunan jalan ti­dak dilakukan oleh negara bagian.

Imbasnya, trikotomi pelimpahan wewenang itu mengakibatkan tak sedikit jalan yang berstatus negara dan  provinsi kupak-kapik alias ter­lantar perawatannya.  Padahal jalan ne­gara dan provinsi itu bisa jadi be­rada di dekat, atau bahkan ada dalam wilayah suatu daerah otonom. Bah­kan mungkin merupakan penghu­bung vital mobilitas antar penduduk  kabupaten/kota yang saling ber­tetangga itu.

Pertanian itu Urusan Wajib

Igo juga mengkritisi sektor per­tanian yang tidak termasuk dalam 26  urusan wajib,  melainkan urusan pili­han. Padahal negara kita ingin ber­cita-cita ingin mencapai swasembada di bidang pangan. Boleh dibilang ham­pir sebagian besar mata pen­caharian penduduk kita juga berasal dari kegiatan pertanian.

Uniknya, re­gulasi yang ada justru memasukkan urusan pertanian sebagai  urusan pilihan, bukan wa­jib!

Menurut Igo, berbagai paradoks dalam pelaksanaan reformasi biro­krasi bukan khas Pakpak Bharat,  tapi juga dihadapi pemda daerah oto­nom lain. Ia berharap para pengambil kebijakan di pusat tinjauan kritis atau revisi terhadap PP 38 Tahun 2007.

Tujuannya tak lain agar perjalanan reformasi birokrasi di negara kita tidak “tersesat”, namun justru mem­bawa kemaslahatan bagi masyara­kat. ***

Penulis: J Anto

Penulis bekerja pada Kajian Informasi, Pendidikan dan Penerbitan Sumatera (KIPPAS) Medan.

Seperti diposting di: http://birokrasi.kompasiana.com/2015/05/26/reformasi-birokrasi-dalam-catatan-igo-747786.html